Aktual.co.id – Anggaran yang dialokasinya untuk sekolah rakyat dari APBN tahun 2025 tembus Rp1,1 Triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pasca menghadiri rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7).
Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan kali pertama pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA).
Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.
Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.
Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.
“Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insya Allah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul seperti dikutip oleh ANTARA,
Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.
“Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insya Allah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.
Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.
“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah. (ndi/ANTARA)
