Aktual.co.id – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “pakar saking pintarnya jadi goblok” dalam pidatonya pada peringatan HUT Ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), 18 September 2026, menyisakan persoalan serius dalam komunikasi politik. Bukan semata-mata karena pilihan katanya, melainkan karena pernyataan tersebut keluar dari seorang presiden yang memiliki otoritas besar dalam membentuk persepsi publik.
Dalam komunikasi politik, bahasa pemimpin tidak pernah sepenuhnya netral. Setiap pernyataannya dapat membentuk cara masyarakat menilai suatu persoalan, menentukan siapa yang dianggap layak dipercaya, sekaligus memengaruhi legitimasi pihak yang berbeda pendapat dengan kekuasaan.
Presiden tentu berhak mengkritik pakar. Sebab, kepakaran bukan jaminan seseorang selalu benar. Akademisi, ekonom, dan peneliti dapat keliru membaca data, salah mengambil kesimpulan, bahkan memiliki bias dalam menyampaikan pandangannya.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika kekuasaan tidak lagi memperdebatkan substansi argumentasi, melainkan memberikan label merendahkan kepada orang yang menyampaikannya. Pertanyaannya adalah apakah kekuasaan sedang membantah pandangan pakar atau justru sedang membangun persepsi bahwa pakar yang berbeda pendapat tidak layak dipercaya?
Dalam kajian komunikasi massa, Robert Entman (1993) melalui teori framing menjelaskan bahwa penonjolan aspek tertentu dalam pesan dapat memengaruhi bagaimana khalayak memahami masalah, menilai penyebab, dan menentukan pihak yang dianggap bertanggung jawab. Kerangka ini relevan untuk membaca bagaimana kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat mengalami pergeseran makna melalui bahasa politik.
Ketika seorang pakar mempertanyakan efektivitas kebijakan, persoalan yang semestinya diperdebatkan adalah kualitas data, ketepatan analisis, dan relevansi kesimpulannya. Namun, ketika pakar diberi label “goblok”, perhatian publik berpotensi bergeser dari isi kritik menuju kredibilitas pengkritiknya. Dengan demikian, yang dipertarungkan bukan lagi argumentasi, melainkan legitimasi seseorang untuk menyampaikan pandangannya.
Dalam komunikasi politik, praktik semacam ini dapat disebut sebagai delegitimasi, yakni upaya melemahkan penerimaan publik terhadap kredibilitas pihak tertentu. Alih-alih membantah kritik melalui bukti, perhatian dialihkan kepada karakter atau kapasitas orang yang menyampaikannya.
Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika pernyataan tersebut disampaikan oleh pemimpin tertinggi negara. Sebab, bahasa kekuasaan tidak hanya didengar oleh khalayak yang hadir secara langsung, tetapi juga disebarluaskan melalui media massa dan media sosial.
Di ruang digital, pernyataan politik yang singkat, keras, dan kontroversial mudah memperoleh perhatian. Sebutan negatif terhadap pakar dapat direproduksi menjadi potongan video, komentar, ataupun narasi yang memperkuat pertentangan antara pendukung pemerintah dan kelompok pengkritiknya. Akibatnya, perdebatan yang seharusnya menguji kebijakan justru berpotensi berubah menjadi pertarungan untuk menentukan siapa yang pantas didengar.
Ketika Kepakaran Kehilangan Legitimasi
Persoalan tersebut berkaitan dengan fenomena the death of expertise yang dikemukakan Tom Nichols (2017). Nichols mengingatkan bahwa melimpahnya informasi di era digital tidak selalu meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap pengetahuan.
Kemudahan mengakses informasi membuat siapa pun dapat menyampaikan pandangan mengenai hampir semua persoalan. Namun, memiliki informasi tidak otomatis berarti memiliki pemahaman yang memadai.
Di media sosial, analisis pakar yang dibangun melalui penelitian panjang dapat bersaing dengan opini spontan yang dikemas secara provokatif. Bahkan, pendapat yang paling kontroversial sering kali memperoleh perhatian lebih besar daripada penjelasan ilmiah yang membutuhkan pemahaman mendalam. Dalam situasi demikian, kepakaran menghadapi tantangan untuk mempertahankan otoritasnya di ruang publik.
Tantangan itu semakin serius ketika delegitimasi terhadap pakar juga muncul melalui komunikasi elite politik. Pernyataan pemimpin yang merendahkan pakar berpotensi memperkuat anggapan bahwa pendapat ahli tidak lebih penting dibandingkan keyakinan politik. Padahal, semakin kompleks persoalan yang dihadapi negara, semakin besar pula kebutuhan pemerintah terhadap keahlian.
Kebijakan mengenai ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan membutuhkan pengetahuan yang dapat diuji. Kepakaran diperlukan untuk menjelaskan masalah, memperkirakan dampak kebijakan, sekaligus mengidentifikasi kekeliruan yang mungkin tidak terlihat oleh pengambil keputusan.
Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menunjukkan pentingnya membedakan tujuan kebijakan dengan persoalan pelaksanaannya. Pemerintah memiliki tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, ketika muncul kritik mengenai tata kelola atau laporan dugaan keracunan makanan, persoalan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan fakta dan evaluasi pelaksanaan.
Kritik terhadap implementasi program tidak otomatis berarti penolakan terhadap tujuan program. Sebaliknya, tujuan yang baik juga tidak membuktikan bahwa seluruh proses pelaksanaannya telah berjalan baik.
Karena itu, jika seorang pakar keliru, pemerintah dapat membantahnya dengan data yang lebih kuat. Namun, jika kritik terbukti benar, pemerintah semestinya menjadikannya sebagai bahan koreksi.
Ironisnya, negara membutuhkan para pakar untuk merumuskan kebijakan, tetapi komunikasi kekuasaan justru berpotensi melemahkan legitimasi kelompok yang menghasilkan pengetahuan tersebut.
Kekuasaan dan Keberanian Mengkritik
Dampak komunikasi politik semacam ini tidak berhenti pada persoalan citra pakar di hadapan publik. Elisabeth Noelle-Neumann melalui teori spiral of silence menjelaskan bahwa individu cenderung menahan pendapat ketika merasa pandangannya bertentangan dengan opini yang dianggap dominan dan berisiko menimbulkan pengucilan sosial.
Dalam konteks relasi antara kekuasaan dan kepakaran, pelabelan negatif dapat meningkatkan tekanan sosial terhadap pihak yang menyampaikan kritik. Akademisi, peneliti, ataupun kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda mungkin tetap mempunyai argumentasi yang kuat. Namun, mereka dapat mulai mempertimbangkan konsekuensi sosial ketika kritiknya dipersepsikan sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
Situasi demikian berpotensi menciptakan iklim komunikasi yang tidak sehat. Kritik tidak lagi disampaikan berdasarkan kebutuhan untuk memperbaiki kebijakan, tetapi dipertimbangkan berdasarkan risiko mendapatkan serangan atau stigma.
Tentu tidak semua pakar akan memilih diam. Namun, ketika menyampaikan pandangan kritis semakin berisiko, ruang publik dapat kehilangan sebagian suara yang dibutuhkan untuk mengoreksi kekuasaan.
Persoalannya justru dapat merugikan pemerintah sendiri. Sebab, kekuasaan yang hanya dikelilingi pandangan yang membenarkan keputusannya berisiko kehilangan kemampuan mengenali kekeliruan sejak dini.
Dalam demokrasi, kritik bukan gangguan yang harus disingkirkan, melainkan bagian dari mekanisme komunikasi yang memungkinkan pemerintah mengetahui persoalan yang tidak selalu muncul dalam laporan resmi.
Jurnalisme sebagai Penyeimbang
Di tengah kondisi tersebut, jurnalisme politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar perdebatan publik tidak berhenti pada kontroversi pernyataan presiden. Pernyataan yang keras tentu memiliki nilai berita. Namun, tugas pers bukan sekadar mengutip atau menyebarluaskan pernyataan kontroversial, melainkan memeriksa persoalan yang melatarbelakanginya.
Ketika pemerintah menyebut kritik pakar sebagai fitnah, media perlu menguji tuduhan tersebut. Apa yang sebenarnya dikatakan pakar? Data apa yang digunakan? Bagaimana tanggapan pemerintah? Di mana letak perbedaan argumentasinya?
Pertanyaan semacam itu merupakan bagian dari fungsi watchdog journalism, yakni peran pers dalam mengawasi kekuasaan dan memastikan setiap klaim publik dapat dipertanggungjawabkan.
Jurnalisme tidak harus membenarkan seluruh pandangan pakar. Kepakaran tetap harus diuji dengan standar verifikasi yang sama. Namun, pers juga tidak boleh membiarkan otoritas politik menjadi satu-satunya penentu kredibilitas sebuah kritik.
Tanpa fungsi tersebut, media berisiko menjadi arena pertarungan pernyataan politik. Publik lebih sibuk memperdebatkan sebutan “goblok” daripada memahami persoalan kebijakan yang sebenarnya sedang diperdebatkan.
Pada akhirnya, ukuran komunikasi politik yang sehat bukanlah kemampuan seorang pemimpin memenangkan perdebatan, melainkan kesediaannya membuka ruang bagi pandangan yang berbeda.
Presiden memiliki legitimasi untuk menentukan kebijakan. Namun, legitimasi politik tidak otomatis menjadikannya pemegang otoritas tertinggi atas kebenaran ilmiah. Demikian pula para pakar. Mereka tidak boleh berlindung di balik gelar akademik untuk menghindari kritik. Setiap pandangan ilmiah harus terbuka terhadap pembuktian dan koreksi.
Karena itu, persoalannya bukan apakah pakar boleh dianggap salah. Persoalannya adalah ketika kesalahan tidak lagi dibuktikan melalui argumentasi, tetapi diputuskan melalui penghakiman kekuasaan.
Sebab, bahaya terbesar bagi demokrasi bukanlah ketika seorang presiden tidak sepakat dengan para pakar. Bahaya justru muncul ketika para pakar mulai mempertimbangkan untuk diam karena khawatir pandangan kritisnya akan dihakimi oleh kekuasaan.
(Penulis: Mohammad Syarrafah/Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur)
