Aktual.co.id – Demonstrasi nasional yang dilakukan ribuan pengemudi ojek online (ojol) pada 20 Mei 2025 di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia bukan sekadar ajang menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem insentif dan kemitraan. Lebih dari itu, aksi ini menjadi penanda penting bahwa ruang publik digital tempat mereka biasa bersuara telah terkunci—oleh sistem, oleh algoritma, bahkan oleh ketimpangan komunikasi.
Fenomena ini menandai bahwa perjuangan para pengemudi tidak hanya berlangsung dalam konteks ekonomi digital, tetapi juga dalam medan komunikasi yang tidak setara. Dalam kacamata teori komunikasi kritis Frankfurt School, terutama melalui pemikiran Jürgen Habermas, aksi ini dapat dibaca sebagai upaya untuk merebut kembali ruang komunikasi yang selama ini didominasi oleh kekuatan ekonomi dan teknologi platform.
Selama ini, para pengemudi ojol menyuarakan keluhannya melalui kanal digital yang disediakan perusahaan, seperti fitur bantuan dalam aplikasi, forum komunitas, hingga media sosial. Namun, berbagai keluhan tentang insentif yang menurun, orderan yang tidak merata, dan sistem bagi hasil yang tidak transparan nyaris tak mendapat respons signifikan.
Dalam konteks Habermas, ini mencerminkan terjadinya distorsi komunikasi, yaitu ketika struktur komunikasi dikendalikan oleh kekuatan dominan—dalam hal ini, perusahaan aplikator. Relasi yang dibangun atas nama “kemitraan” sejatinya mengukuhkan ketimpangan: satu pihak memegang kendali penuh atas sistem dan kebijakan, sementara pihak lainnya hanya bisa menerima tanpa daya tawar.
Saat kanal digital tak memberi ruang bagi suara, maka jalan raya diambil alih sebagai ruang komunikasi baru. Demonstrasi bukan sekadar bentuk protes, melainkan cara untuk membuka pintu ruang publik yang terkunci. Ia menjadi tindakan simbolik untuk menuntut keterlibatan yang sejati dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
Ruang Publik Digital: Netral atau Terkooptasi?
Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1989) menjelaskan bahwa ruang publik ideal seharusnya menjadi arena bagi warga negara untuk berdialog secara setara, terbuka, dan rasional. Dalam praktiknya, ruang publik digital yang hari ini terwujud dalam bentuk media sosial dan aplikasi justru kerap dikendalikan oleh logika kapitalisme digital: algoritma, keterlibatan (engagement), dan monetisasi konten.
Kasus pengemudi ojol menjadi contoh konkret. Isu-isu mereka hanya mendapat perhatian luas ketika kontennya viral di TikTok, Instagram, atau X (dulu Twitter). Bukan karena tuntutan mereka dianggap penting secara substansial, tetapi karena narasinya mengundang simpati atau kontroversi. Dengan demikian, media sosial tidak sepenuhnya menjadi ruang publik yang netral dan demokratis—ia hanya terbuka untuk suara yang mampu menyesuaikan diri dengan logika pasar digital.
Aksi demonstrasi pun menjadi semacam bypass terhadap kebuntuan ini. Jalanan menjadi ruang publik fisik yang masih bisa digunakan untuk menyampaikan pesan secara langsung, tanpa filter algoritma, tanpa harus berlomba-lomba menjadi viral. Dalam arti ini, demonstrasi adalah bentuk komunikasi politik yang otentik dan demokratis.
Masalah mendasar dari ruang publik digital yang terkunci bukan hanya terletak pada struktur platform, tetapi juga pada ketiadaan regulasi yang melindungi pekerja digital. Status “mitra” yang disematkan pada pengemudi ojol membebaskan aplikator dari tanggung jawab sosial dan hukum, sementara negara belum memiliki keberanian untuk menetapkan batas yang adil antara kebebasan berusaha dan perlindungan tenaga kerja.
Hingga kini, belum ada regulasi nasional yang mengatur secara jelas status hukum dan hak-hak dasar para pengemudi. Ketua Komisi V DPR RI bahkan mengakui bahwa pembahasan RUU Angkutan Daring masih terbentur kepentingan banyak pihak. Di sisi lain, pengemudi harus tetap bekerja, menanggung biaya operasional, dan menghadapi sistem algoritmik yang tidak transparan.
Aksi “205” yang berlangsung serentak di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan kota-kota lainnya menunjukkan bahwa negara tidak bisa terus-menerus menjadi penonton. Negara harus hadir sebagai wasit yang menjamin ruang publik digital tetap terbuka, setara, dan tidak dimonopoli oleh kepentingan korporasi.
Membangun Komunikasi Inklusif
Jika demonstrasi adalah cara untuk membuka ruang publik digital yang terkunci, maka langkah berikutnya adalah memastikan agar ruang tersebut tidak kembali tertutup. Ada tiga langkah strategis yang perlu diambil.
Pertama, negara perlu mempercepat regulasi yang mengakui status kerja pengemudi ojol sebagai bagian dari pekerja digital dengan hak dan perlindungan hukum yang jelas. Tanpa dasar hukum yang kuat, platform akan terus menempatkan pengemudi dalam posisi subordinat.
Kedua, perusahaan aplikator harus menyediakan kanal komunikasi yang benar-benar partisipatif—bukan sekadar fitur bantuan otomatis, melainkan forum deliberatif yang melibatkan komunitas pengemudi dalam evaluasi kebijakan. Transparansi algoritma, sistem insentif, dan bagi hasil harus menjadi norma etis baru dalam praktik ekonomi digital.
Ketiga, masyarakat sebagai pengguna layanan juga harus bersikap kritis. Kesadaran konsumen digital perlu diarahkan tidak hanya pada kenyamanan layanan, tetapi juga pada keadilan sosial di balik layar. Dukungan terhadap aksi pengemudi bukan hanya bentuk solidaritas, tetapi juga bagian dari upaya memperluas ruang demokrasi digital.
Demo ojek online adalah refleksi bahwa ruang publik digital tidak otomatis demokratis. Di balik kemudahan klik dan pesanan cepat, tersembunyi relasi kuasa yang meminggirkan suara-suara lemah. Ketika suara tidak didengar dalam sistem digital, maka suara itu kembali ke jalanan—mencari pengakuan, menuntut keadilan, dan memaksa didengarkan.
Habermas pernah menulis bahwa demokrasi hanya mungkin terwujud jika semua warga punya kesempatan yang setara untuk berbicara dan memengaruhi keputusan bersama. Maka, selama ruang digital masih tertutup bagi suara pengemudi, aksi jalanan akan tetap menjadi cara mereka membuka pintu demokrasi.
Penulis: Mohammad Syarrafah (Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur/Pemerhati Media dan Komunikasi Politik)
