Aktual.co.id – Seorang pemandu selam berusia 23 tahun berangkat kerja dari Labuan Bajo pertengahan Oktober lalu. Ia tidak pulang. Kapal pinisi yang ditumpanginya, KM Feronia, terbalik di perairan Tatawa pada 13 Oktober 2026 dengan 30 orang di atasnya. Yang lain selamat, sedangkan anak muda itu dinyatakan hilang.
Dua hari kemudian, lebih dari seribu kilometer ke arah barat, enam orang gugur di kawasan Bromo. Mereka petugas taman nasional, anggota Manggala Agni, mitra polisi hutan, dan dua pekerja hotel setempat yang ikut memadamkan kebakaran. Angin tiba-tiba berbalik arah, dan api yang semula mereka kejar justru mengepung mereka.
Dua peristiwa itu tidak berkaitan langsung. Satu terjadi di laut, satu di gunung. Namun keduanya menceritakan hal yang sama: pariwisata kita pandai menjual pengalaman, tetapi gagap ketika urusannya menyangkut keselamatan.
Kalau KM Feronia adalah kecelakaan pertama, kita masih bisa menyebutnya musibah. Masalahnya, belum genap setahun sebelumnya, tepatnya 26 Desember 2025, KM Putri Sakinah tenggelam di Selat Padar. Korbannya wisatawan asal Spanyol, termasuk seorang pelatih sepak bola beserta anak-anaknya. Kasus itu sudah sampai ke meja hijau. Mei lalu, Pengadilan Negeri Labuan Bajo memvonis dua terdakwa bersalah karena lalai.
Vonis itu semestinya menjadi titik balik. Kenyataannya, lima bulan kemudian kapal lain terbalik, dan lagi-lagi muncul kata yang sama. KSOP menduga nakhoda terlambat membaca arus kuat, sementara polisi menyebut ada unsur kelalaian. Polanya mudah ditebak. Kapal karam, berita ramai, beberapa orang diproses hukum, lalu semuanya kembali seperti biasa sampai kecelakaan berikutnya.
Orang Labuan Bajo sebenarnya tahu letak soalnya. Sebagian pelaku usaha di sana sudah lama mengeluhkan banyak kapal wisata yang dibangun demi tampilan, bukan kestabilan. Media juga pernah menyoroti dugaan permainan dalam penerbitan izin berlayar. Kalau dugaan itu benar, dokumen keselamatan tak lebih dari formalitas yang bisa dibeli.
Di Bromo, wujud persoalannya berbeda, tetapi akarnya sama. Sejak Agustus, kebakaran menghanguskan lebih dari 1.100 hektare kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan kawasan wisatanya sempat ditutup dua kali. Yang berjibaku memadamkan api sebagian besar adalah petugas dengan peralatan terbatas, dibantu relawan dan warga. Enam nama yang gugur pada 15 Oktober itu menunjukkan bahwa penanganan bencana di destinasi paling terkenal di Jawa Timur masih bertumpu pada keberanian orang per orang, belum pada sistem.
Saya tidak ingin mengecilkan langkah yang sudah diambil. Pengelola Bromo kini mewajibkan gelang asuransi bagi pengunjung. Setelah Bromo erupsi pada 5 November, wisatawan juga dilarang mendekat dalam radius satu kilometer dari kawah. Itu langkah yang tepat. Hanya saja, perlindungan semacam itu baru menyentuh wisatawan. Orang-orang yang bekerja menjaga destinasi itu, dari petugas taman nasional sampai warga yang ikut turun tangan, belum mendapat perlindungan yang setara.
Pemerintah memang tidak tinggal diam. Kementerian Pariwisata memasukkan program Peningkatan Keselamatan Berwisata ke dalam rencana kerja 2027. Persoalannya ada pada skala. Program itu hanya menyasar 24 lokasi, padahal Indonesia punya ribuan desa wisata, ratusan operator kapal, dan puluhan gunung yang dibuka untuk umum. Dengan pagu kementerian sekitar Rp1,51 triliun untuk seluruh urusannya, sulit berharap program itu menjangkau jauh.
Di titik inilah cara pandang kita perlu diubah. Selama keselamatan diperlakukan sebagai program, nasibnya akan bergantung pada anggaran tahunan, pada siapa yang memimpin kementerian, dan pada daftar lokasi yang kebetulan terpilih. Keselamatan semestinya menjadi syarat untuk boleh berusaha. Usaha kuliner saja wajib mengantongi sertifikat laik higiene. Mengapa kapal yang membawa puluhan orang ke perairan berarus deras masih bisa berlayar tanpa pemeriksaan yang benar-benar ketat?
Ada beberapa hal yang bisa segera dikerjakan. Pertama, kelaikan kapal wisata dan kompetensi awaknya perlu diaudit pihak independen, bukan hanya oleh instansi yang juga menerbitkan izin. Hasil audit itu harus berujung pada sanksi nyata, yakni pencabutan izin bagi yang tidak lulus.
Kedua, asuransi berbasis tiket seperti di Bromo layak diperluas ke seluruh taman nasional dan kawasan wisata bahari. Sebagian penerimaan tiket juga perlu disisihkan untuk melindungi petugas dan relawan, karena merekalah yang pertama kali berhadapan dengan bahaya.
Ketiga, informasi cuaca dan arus harus sampai ke tangan nakhoda dan operator secara cepat, terhubung langsung dengan otoritas pelabuhan. Kecelakaan akibat arus kuat bisa dicegah bila peringatan datang lebih awal dan benar-benar dipatuhi.
Keempat, pemerintah perlu membuka catatan insiden wisata secara nasional. Selama ini kita hanya tahu kecelakaan yang kebetulan diberitakan. Tanpa data yang utuh, sulit menentukan di mana risiko paling tinggi dan ke mana anggaran semestinya diarahkan.
Libur akhir tahun tinggal beberapa minggu lagi. Jutaan orang akan berangkat ke pantai, pulau, dan gunung. Mereka membeli tiket, menyewa kapal, dan memesan jip dengan satu harapan sederhana: pulang dengan selamat. Tugas negara dan pelaku usaha adalah memastikan harapan itu tidak pernah meleset.
Promosi pariwisata kita sudah sangat piawai menjual keindahan. Kini saatnya kita sama seriusnya menjamin rasa aman. Sebab, liburan semahal apa pun tidak sepadan dengan satu nyawa yang hilang.
(Penulis: Farid Asfari Rahman, Dosen Program Studi Pariwisata, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur)
