Aktual.co.id – Empat figur telah memimpin lembaga komunikasi pemerintah dalam kurun sekitar dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pergantian tersebut menyisakan pertanyaan mendasar. Apakah persoalan komunikasi pemerintah selama ini terletak pada siapa yang menyampaikan pesan, atau justru pada sistem komunikasi yang belum mampu mendengarkan suara rakyat?
Pertanyaan ini menjadi relevan setelah Syahganda Nainggolan dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Muhammad Qodari pada 2 Oktober 2026. Pergantian itu bukan sekadar rotasi pejabat, melainkan momentum untuk menguji arah komunikasi politik pemerintah.
Sejak awal pemerintahan Prabowo, lembaga komunikasi pemerintah mengalami sejumlah perubahan. Hasan Nasbi memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), sebelum digantikan Angga Raka Prabowo pada 17 September 2025. Bersamaan dengan itu, PCO bertransformasi menjadi Bakom dengan cakupan koordinasi komunikasi pemerintah yang lebih luas.
Belum genap setahun, Angga digantikan Muhammad Qodari pada 27 April 2026. Sekitar lima bulan kemudian, kepemimpinan kembali berganti kepada Syahganda Nainggolan.
Pergantian berulang tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan komunikasi pemerintah. Sebab, komunikasi politik bukan hanya persoalan pergantian figur, melainkan bagaimana sebuah institusi membangun sistem yang konsisten, kredibel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kini, Presiden Prabowo menginginkan Bakom lebih banyak mendengarkan rakyat. Kritik, keluhan, dan aspirasi publik diharapkan tidak berhenti sebagai percakapan, tetapi diteruskan kepada kementerian, lembaga, hingga pengambil keputusan.
Namun, persoalan mendasarnya adalah apakah pemerintah benar-benar ingin mendengarkan rakyat, atau sekadar ingin terlihat sebagai pemerintah yang mau mendengar?
Di sinilah ilusi mendengarkan rakyat dapat muncul. Komunikasi terlihat berlangsung dua arah, tetapi keputusan tetap berjalan satu arah.
Ilusi Komunikasi Dua Arah
Dalam kajian komunikasi, James E. Grunig dan Todd Hunt (1984) memperkenalkan model two-way symmetrical communication, yakni komunikasi yang memungkinkan organisasi dan publik saling memengaruhi melalui dialog. Model ini berbeda dengan two-way asymmetrical communication, ketika informasi dari masyarakat lebih banyak dimanfaatkan untuk menyusun strategi agar publik menerima kepentingan organisasi. Perbedaan tersebut penting untuk memahami praktik komunikasi pemerintah.
Pemerintah dapat membuka kanal pengaduan, mengadakan dialog, atau mengundang kelompok kritis untuk menyampaikan aspirasi. Namun, seluruh aktivitas itu belum tentu menunjukkan bahwa komunikasi berlangsung secara simetris.
Jika kritik masyarakat hanya digunakan untuk mengetahui sumber ketidakpuasan, lalu pemerintah menyusun narasi tandingan agar kebijakan tetap memperoleh dukungan, komunikasi tersebut lebih berorientasi pada pengelolaan persepsi.
Masyarakat memang didengarkan, tetapi bukan untuk memengaruhi kebijakan. Aspirasi hanya menjadi bahan untuk memperbaiki strategi komunikasi kekuasaan. Dalam konteks inilah perubahan kepemimpinan Bakom perlu diuji.
Apakah Bakom akan menjadi lembaga yang memperkuat kemampuan pemerintah mendengarkan masyarakat, atau tetap menjadi institusi yang lebih sibuk mengelola citra pemerintah?
Sebab, persoalan komunikasi politik tidak selalu dapat diselesaikan dengan memperbaiki cara menyampaikan pesan. Ada kalanya kritik muncul bukan karena masyarakat gagal memahami kebijakan, melainkan karena kebijakan memang menghadirkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Mendengar Bukan Sekadar Memantau
Jim Macnamara (2016), melalui konsep organizational listening, mengkritik kecenderungan organisasi yang lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk berbicara daripada mendengarkan publik.
Macnamara memperkenalkan konsep architecture of listening, yakni sistem kelembagaan yang memungkinkan suara masyarakat diterima, dipahami, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Konsep tersebut menjadi relevan ketika Bakom berupaya memperkuat komunikasi pemerintah melalui teknologi digital dan kecerdasan buatan.
Media sosial memungkinkan pemerintah mengetahui keluhan masyarakat secara cepat. Bahkan, teknologi AI dapat membantu memetakan percakapan, mengidentifikasi isu, hingga menganalisis kecenderungan opini publik. Namun, kemampuan memantau tidak otomatis berarti kemampuan mendengarkan.
Memantau berarti menghasilkan informasi mengenai apa yang dibicarakan masyarakat. Sementara mendengarkan membutuhkan pemahaman mengenai mengapa persoalan tersebut muncul dan bagaimana pemerintah seharusnya meresponsnya.
Ketika suatu kebijakan menuai kritik, misalnya, pemerintah dapat mengetahui besarnya penolakan melalui analisis media sosial. Namun, jika informasi tersebut hanya digunakan untuk memperbaiki narasi atau mengurangi sentimen negatif, pemerintah sesungguhnya belum menyentuh persoalan utama.
Teknologi mungkin membuat pemerintah semakin cepat mengetahui kritik. Namun, teknologi tidak otomatis membuat pemerintah semakin bersedia memperbaiki kebijakan. Karena itu, pekerjaan rumah Bakom bukan sekadar membangun sistem pemantauan opini publik yang canggih, melainkan memastikan informasi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintahan.
Ketika Aspirasi Berhenti di Meja Kekuasaan
Pentingnya tindak lanjut aspirasi dapat dijelaskan melalui teori sistem politik David Easton (1965). Easton memandang sistem politik sebagai proses yang menerima masukan berupa tuntutan dan dukungan masyarakat, kemudian mengolahnya menjadi keputusan dan kebijakan.
Dalam proses tersebut, feedback atau umpan balik berperan penting untuk memastikan sistem politik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah menghasilkan respons publik. Respons itu semestinya kembali menjadi masukan untuk memperbaiki keputusan berikutnya. Tanpa mekanisme tersebut, pemerintah berisiko kehilangan kemampuan mengoreksi diri.
Dalam konteks ini, Bakom seharusnya tidak hanya menjadi penghubung yang menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat sampai kepada pengambil keputusan. Persoalannya, tidak semua aspirasi yang masuk otomatis menjadi pertimbangan kebijakan.
Masyarakat bisa saja menyampaikan keluhan melalui berbagai saluran, tetapi tidak mengetahui bagaimana keluhan itu diproses dan apakah ada tindak lanjutnya. Akibatnya, pemerintah terlihat terbuka terhadap kritik, tetapi masyarakat belum tentu memperoleh kepastian bahwa suaranya dipertimbangkan. Inilah yang dapat disebut sebagai ilusi partisipasi dalam komunikasi politik.
Rakyat diberi ruang menyampaikan pendapat, tetapi ruang tersebut tidak selalu terhubung dengan proses pengambilan keputusan. Tentu tidak semua kritik harus diterima pemerintah. Tidak semua tuntutan masyarakat juga dapat dipenuhi. Namun, pemerintah seharusnya memiliki mekanisme yang transparan untuk menjelaskan mengapa suatu aspirasi diterima, ditunda, atau tidak dapat diakomodasi.
Dengan demikian, mendengarkan rakyat bukan berarti menyetujui seluruh tuntutan, melainkan memastikan bahwa suara publik memperoleh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ganti Figur, Belum Tentu Ganti Sistem
Pergantian pimpinan komunikasi pemerintah yang berulang juga menunjukkan pentingnya membangun kesinambungan kelembagaan. Perubahan dari PCO menjadi Bakom semestinya tidak hanya memperluas fungsi koordinasi komunikasi pemerintah, tetapi juga memperkuat sistem yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara berkelanjutan.
Persoalannya, pergantian figur dapat membawa perubahan pendekatan, jaringan komunikasi, hingga prioritas lembaga. Jika tidak didukung sistem yang kuat, setiap pergantian berpotensi membuat arah komunikasi pemerintah kembali berubah mengikuti karakter pemimpinnya.
Penunjukan Syahganda dengan latar belakang aktivisme dapat membuka peluang komunikasi yang lebih luas dengan kelompok masyarakat sipil. Namun, kedekatan personal dengan kelompok kritis tidak otomatis menjamin komunikasi pemerintah menjadi lebih terbuka.
Bakom tetap membutuhkan mekanisme kelembagaan yang memastikan aspirasi diterima, diverifikasi, diteruskan kepada lembaga terkait, dan memperoleh respons. Tanpa mekanisme tersebut, perubahan kepemimpinan berisiko hanya menghadirkan wajah baru dengan persoalan lama.
Keberhasilan Bakom juga tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya pemberitaan positif, tingginya jangkauan media sosial, atau jumlah aduan yang berhasil dikumpulkan. Ukuran yang lebih substantif adalah seberapa jauh aspirasi masyarakat memperoleh tindak lanjut dan bagaimana kritik berkontribusi terhadap evaluasi kebijakan. Sebab, komunikasi pemerintah pada akhirnya berkaitan dengan kepercayaan publik.
Kepercayaan tidak cukup dibangun melalui kemampuan pemerintah menyampaikan pesan yang meyakinkan. Kepercayaan juga bergantung pada kesesuaian antara informasi yang disampaikan, keputusan yang dibuat, dan pengalaman nyata masyarakat. Karena itu, pergantian kepala Bakom seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem komunikasi, bukan sekadar mengganti siapa yang berbicara atas nama pemerintah.
Pada akhirnya, ujian terbesar Bakom bukan seberapa sering pemerintah menyatakan kesediaannya mendengarkan rakyat, melainkan seberapa jauh suara rakyat benar-benar memiliki tempat dalam proses pengambilan keputusan.
Sebab, ilusi mendengarkan rakyat muncul ketika pemerintah menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tidak menyediakan jalan agar aspirasi tersebut memengaruhi kebijakan. Jika hal itu terjadi, Bakom mungkin berhasil membuat pemerintah terlihat mendengarkan, tetapi belum tentu membuat rakyat benar-benar didengarkan.
(Penulis: Mohammad Syarrafah/Dosen Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jawa Timur)
