Aktual.co.id – Bagi warga Kepulauan Selayar, kabar dibukanya kembali penerbangan ke Bandara H. Aroeppala sudah seperti berita musiman. Ia datang dengan seremoni, lalu pelan-pelan hilang dari aplikasi pemesanan tiket. Beberapa bulan kemudian muncul janji baru, maskapai baru, skema subsidi baru. Polanya nyaris berulang setiap tahun.
Saya tidak sedang meremehkan kerja pemerintah. Akses udara ke satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang terpisah dari daratan jelas penting. Tetapi setelah melihat siklus ini berkali-kali, kita perlu jujur pada satu hal. Pesawat ke Selayar sering sepi bukan semata karena tiketnya mahal. Kita belum punya alasan yang cukup kuat bagi orang luar untuk datang.
Coba lihat urutannya dalam dua tahun terakhir. Akhir April 2025, Wings Air menghentikan sementara rute Selayar–Makassar. Alasannya klasik: kursi yang terisi tidak sampai separuh. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian turun tangan. Pada 13 September 2025, Gubernur meluncurkan program penerbangan bersubsidi untuk delapan rute, salah satunya Makassar–Selayar, dengan FlyJaya sebagai operatornya.
Belum genap lima bulan, rute itu kembali terhenti. Dari 23 Januari sampai 13 Februari 2026, FlyJaya membatalkan sejumlah rute di Sulawesi, termasuk ke Selayar, karena pesawatnya menjalani perawatan. Penerbangan memang dibuka lagi sesudahnya. Namun jadwalnya tipis, rata-rata tiga kali sepekan, dan pada September lalu masih ada penerbangan dari Selayar yang tercatat batal.
Ini juga bukan cerita baru. Pada 2022, rute yang sama pernah mati sekitar empat bulan, dan pemerintah daerah harus melobi maskapai satu per satu. Pada 2024, Pemprov menyiapkan Rp5 miliar untuk menyubsidi rute ini. Setiap kali, harapannya sama: penerbangan akan mendongkrak kunjungan wisatawan.
Di sinilah logikanya terbalik. Orang tidak memilih destinasi karena ada pesawat. Mereka naik pesawat karena sudah memilih destinasi. Bandara hanya pintu. Kalau di balik pintu itu calon wisatawan tidak tahu mau ke mana, menginap di mana, dan bagaimana caranya sampai ke Taka Bonerate, pintu itu akan tetap jarang dilewati, semurah apa pun tiketnya.
Pelaku wisata di Selayar sebenarnya sudah memberi sinyal. Kepada Quarta.id pada September 2025, pemilik sebuah agen perjalanan lokal menyebut bahwa kalau harga tiket pesawat terpaut terlalu jauh dari jalur darat, kehadiran pesawat tidak banyak berpengaruh. Pengusaha lain menyoroti ketepatan waktu dan pembatalan. Dari situ terbaca bahwa wisatawan yang selama ini datang adalah tipe yang hitung-hitungan dan terbiasa lewat Bira–Pamatata. Subsidi memang menyenangkan mereka, tetapi tidak menciptakan pasar baru.
Angka kunjungan juga bicara. Data Dinas Kepariwisataan mencatat hanya 9.783 wisatawan datang ke Selayar sepanjang 2018. Saat libur panjang Mei 2026, seorang operator tur yang dikonfirmasi Disparbud melaporkan menangani 20 wisatawan. Itu belum cukup untuk mengisi sekitar 70 kursi pesawat ATR beberapa kali sepekan, apalagi tanpa paket yang menyambungkan bandara dengan laut.
Ada pula pertanyaan yang jarang diajukan: siapa sebenarnya penikmat subsidi itu? Bisa jadi sebagian besar penumpangnya warga, aparatur, dan pedagang yang bolak-balik ke Makassar. Itu sah dan bermanfaat. Namun kalau tujuan yang digaungkan adalah pariwisata, kita perlu data yang memisahkan keduanya, dan sejauh ini evaluasi semacam itu belum pernah dibuka ke publik.
Lalu apa yang bisa dilakukan? Paling tidak ada empat hal.
Pertama, kepastian lebih penting daripada murah. Biro perjalanan tidak berani menjual paket selam kepada wisatawan dari Jakarta, apalagi dari Australia, kalau tidak yakin pesawatnya masih terbang tiga bulan lagi. Subsidi sebaiknya diikat dalam kontrak jangka panjang dengan syarat jadwal tetap dan ketepatan waktu. Ironisnya, jeda perawatan Januari–Februari lalu jatuh di musim barat, ketika laut sering tidak bersahabat dan BBM di Selayar sempat langka karena cuaca. Justru di bulan-bulan itulah pulau ini paling butuh pesawat.
Kedua, jual Selayar sebagai paket, bukan sebagai rute. Tiket, jemputan, penginapan di Benteng, dan perjalanan ke Taka Bonerate perlu dikemas bersama biro lokal. Kampung Hiu Tinabo baru saja menjuarai Anugerah Pesona Indonesia 2025. Itu momentum, tetapi tidak banyak artinya kalau perjalanan dari bandara ke Tinabo masih harus diurus sendiri dengan biaya yang tidak jelas.
Ketiga, garap pasar yang sudah datang tanpa diundang. Tahun ini Selayar menerima mahasiswa dari 27 negara lewat program ICP Universitas Hasanuddin dan 56 mahasiswa KKN UGM. Wisata edukasi, riset, dan konservasi adalah segmen yang tinggal lebih lama dan tidak terlalu rewel soal harga tiket. Kalender acara yang sudah ada, seperti Festival Takabonerate yang rutin sejak 2008, juga bisa diselaraskan dengan penerbangan tambahan.
Keempat, ukur hasilnya. Pemkab dan Pemprov perlu mencatat keterisian kursi, profil penumpang, dan berapa wisatawan yang benar-benar datang lewat udara. Tanpa angka itu, subsidi akan terus menjadi ritual tahunan yang sulit dinilai berhasil atau tidak.
Subsidi tiket itu seperti infus. Ia membantu pasien bertahan, tetapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Selayar punya atol terbesar ketiga di dunia, cagar biosfer yang diakui UNESCO, dan bayi hiu yang baru menang penghargaan. Modalnya sudah lengkap. Yang belum ada adalah cara menjualnya dengan serius dan konsisten.
Kalau itu dibenahi, pesawat ke Selayar tidak perlu lagi datang dan pergi. Ia akan terus terbang karena kursinya memang terisi.
(Penulis: Farid Asfari Rahman, Dosen Program Studi Pariwisata, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur)
