Aktual.co.id – Dalam rentang waktu yang tidak panjang, publik Indonesia disuguhkan serangkaian pernyataan kontroversial dari para pejabat tinggi negara yang memantik reaksi luas di masyarakat. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membutuhkan ahli gizi pada November 2025, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi yang mengusulkan pemindahan gerbong perempuan di KRL sebagai respons terhadap insiden kecelakaan kereta di Bekasi pada April 2026, hingga Presiden Prabowo Subianto merespons pelemahan Rupiah ke level Rp17.600/dolar AS dengan mengatakan “orang rakyat di desa enggak pakai dolar” pada Mei 2026. Ketiga kasus ini, meski berbeda konteks, menyimpan benang merah yang sama: kegagalan komunikasi publik yang sistemik di level pejabat pemerintahan Indonesia.
Dari perspektif ilmu komunikasi, fenomena ini bukan sekadar salah ucap yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Ini adalah gejala struktural dari lemahnya budaya komunikasi pemerintahan yang sadar konteks, sadar audiens, dan sadar dampak. Idealnya, pemerintah harus jauh lebih serius dalam mengelola komunikasi publiknya, bukan semata demi citra, tetapi demi kualitas demokrasi dan kepercayaan publik yang sehat.
Membaca Blunder sebagai Krisis Komunikasi
Kathleen Fearn-Banks (2016) dalam Crisis Communications: A Casebook Approach mendefinisikan krisis komunikasi sebagai kejadian yang berpotensi merusak reputasi organisasi atau individu jika tidak ditangani dengan tepat. Ketiga kasus di atas memenuhi definisi tersebut. Pernyataan Cucun soal ahli gizi langsung memicu perlawanan dari kalangan profesional gizi dan menuai koreksi dari Kepala Badan Gizi Nasional sendiri, yang menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib memiliki tenaga ahli gizi. Ini bukan hanya blunder personal, melainkan krisis institusional yang merusak kredibilitas program unggulan pemerintah sekaligus menyinggung martabat profesi gizi.
Teori agenda-setting McCombs dan Shaw (1972) mengingatkan kita bahwa pernyataan pejabat publik tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Di era media sosial, sebuah pernyataan keliru oleh pejabat tinggi dapat menjadi agenda publik dalam hitungan menit, membingkai ulang seluruh narasi sebuah kebijakan. Pernyataan Presiden Prabowo tentang dolar dan masyarakat desa, misalnya, secara tidak sengaja telah menggeser agenda diskusi dari kebijakan ekonomi yang substantif menjadi pertanyaan tentang sensitivitas dan empati pemimpin terhadap beban nyata masyarakat yang merasakan dampak inflasi dan kenaikan harga akibat pelemahan Rupiah.
Dalam ilmu komunikasi, konsep situational context atau konteks situasional adalah salah satu pilar utama komunikasi yang efektif. Erving Goffman (1959) dalam teori dramaturgi menyebut bahwa setiap individu melakukan impression management, yakni pengelolaan kesan sesuai dengan panggung (front stage) tempat mereka berbicara. Pejabat publik, sebagai komunikator yang berbicara di panggung paling lebar, memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam membaca konteks sebelum berbicara.
Kasus Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi adalah ilustrasi paling gamblang dari kegagalan membaca konteks. Saat menjenguk korban kecelakaan kereta di rumah sakit, ia memilih momen yang paling emosional dan sensitif untuk melontarkan usulan teknis tentang posisi gerbong. Alih-alih menghadirkan empati dan dukungan kepada korban, pernyataannya justru ditangkap publik sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab keselamatan ke persoalan tata letak gerbong. Menurut teori face-negotiation Ting-Toomey (1988), dalam situasi konflik dan trauma, menjaga muka pihak yang dirugikan adalah prioritas komunikasi, bukan menampilkan solusi teknis yang prematur.
Survei Edelman Trust Barometer 2024 mengungkap bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia berada di angka 66%, menempatkannya di posisi menengah secara global. Namun angka ini rentan, terutama di era di mana satu pernyataan keliru dapat viral dan mengguncang persepsi publik dalam waktu yang sangat singkat. Riset dari Reuters Institute Digital News Report (2024) juga menunjukkan bahwa 71% pengguna media sosial Indonesia aktif menyebarkan konten berita, termasuk konten kritik terhadap pejabat publik. Ini berarti bahwa biaya komunikasi yang buruk bagi pejabat pemerintah kini jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelum media sosial.
Permintaan Maaf Bukan Solusi Struktural
Pola yang berulang dari ketiga kasus ini adalah munculnya permintaan maaf sebagai respons akhir. Cucun Ahmad Syamsurijal meminta maaf, Menteri Arifatul pun meminta maaf. Permintaan maaf memang merupakan instrumen penting dalam manajemen krisis komunikasi, namun ia hanya efektif jika disertai dengan perubahan perilaku dan sistem yang lebih dalam. William Benoit (1995) dalam teori image restoration menegaskan bahwa strategi komunikasi pasca-krisis yang hanya mengandalkan mortification atau pengakuan kesalahan tanpa corrective action tidak akan memulihkan kepercayaan secara permanen.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah pola repetitif ini mengindikasikan absennya mekanisme komunikasi yang terstandarisasi di lingkungan pemerintahan. Tidak ada bukti sistemik bahwa pejabat publik Indonesia menjalani pelatihan komunikasi krisis yang memadai sebelum berbicara di ruang publik, khususnya dalam situasi sensitif. Padahal, di banyak negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pejabat publik wajib menjalani media training dan crisis communication briefing sebagai bagian dari persiapan jabatan.
Menuju Komunikasi Pemerintahan yang Bertanggung Jawab
Ilmu komunikasi mengajarkan bahwa pesan yang efektif bukan hanya pesan yang benar secara substansi, tetapi juga tepat secara konteks, empatis secara nada, dan bertanggung jawab secara dampak. Ketiga variabel ini tampaknya masih menjadi titik lemah dalam ekosistem komunikasi pejabat pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu lebih serius merawat komunikasi publik bukan sebagai urusan humas semata, melainkan sebagai bagian dari integritas bernegara.
Konkretnya, ini berarti membangun protokol komunikasi publik yang ketat di setiap kementerian dan lembaga, memastikan pejabat mendapat briefing konteks sebelum berbicara kepada media atau publik dalam situasi krisis, serta membangun budaya deliberasi internal sebelum pernyataan publik disampaikan. Dalam lanskap demokrasi yang semakin cair dan media sosial yang semakin cepat, biaya dari komunikasi yang ceroboh tidak hanya ditanggung oleh sang pejabat, tetapi oleh seluruh kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dan kepercayaan, begitu retak, jauh lebih sulit diperbaiki daripada sekadar meminta maaf.
(Penulis: Zahrotul Munawwaroh/Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur)
