Aktual.co.id – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam langkah Norwegia yang mencabut izin ekspor sistem rudal angkatan laut untuk angkatan laut Malaysia, Kamis (14/5).
Anwar Ibrahim juga memperingatkan bahwa hal itu dapat merusak kepercayaan terhadap pemasok pertahanan Eropa.
Anwar mengatakan bahwa ia menyampaikan keberatan keras Malaysia selama percakapan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre, setelah Oslo memblokir pengiriman sistem Rudal Serang Angkatan Laut dan komponen peluncur yang ditujukan untuk program kapal tempur pesisir Malaysia.
“Malaysia telah menghormati setiap kewajiban berdasarkan kontrak ini sejak 2018: dengan cermat, setia, dan tanpa keraguan,” kata Anwar dalam sebuah pernyataan.
Tampaknya, katanya, Norwegia tidak merasa berkewajiban untuk memberikan padanya perlakuan dan itikad baik yang sama.
Pabrikan rudal, Kongsberg Defense & Aerospace AS, mengatakan bahwa keputusan perizinan ekspor sepenuhnya ditangani oleh otoritas Norwegia, menurut kantor berita nasional Malaysia, Bernama.
Pemerintah Norwegia belum memberikan komentar publik apa pun terkait pembatalan sistem rudal atau pernyataan Anwar.
Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengatakan kepada media lokal bahwa pemerintah telah membayar hampir 95% dari nilai kontrak ketika Oslo memblokir pengiriman pada bulan Maret.
Sistem rudal anti-kapal NSM dimaksudkan untuk melengkapi kelas kapal tempur pesisir baru Malaysia sebagai bagian dari upaya modernisasinya.
Anwar mengatakan langkah Oslo akan merugikan kesiapan operasional Malaysia akan membawa dampak yang lebih luas bagi keseimbangan regional
Dia mempertanyakan keandalan pemasok pertahanan Eropa jika perjanjian yang telah ditandatangani dapat dibatalkan secara sepihak.
“Kontrak telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Kontrak tersebut bukanlah potongan kertas yang bisa dihamburkan seenaknya,” kata pemimpin Malaysia itu.
Jika pemasok pertahanan Eropa berhak untuk mengingkari kontrak tanpa hukuman, tambah Anwar, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang begitu saja.
Khaled mengatakan pemerintah kini sedang meneliti opsi hukum dan kemungkinan klaim kompensasi atas pembatalan pengiriman tersebut. (ndi/10WBNS)
