Akual.co.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemotongan anggaran sebesar Rp 306,7 triliun untuk mendukung program prioritas. Di sisi positif, efisiensi anggaran yang dilakukan melalui digitalisasi layanan, reformasi birokrasi, serta optimalisasi sumber daya manusia dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik.
“Namun, sisi negatifnya jika pemangkasan dilakukan tanpa perencanaan matang, risiko yang timbul bisa signifikan. Beberapa ancaman utama meliputi penurunan kualitas layanan publik, keterlambatan proyek infrastruktur, pengurangan tenaga kerja, serta dampak negatif terhadap pengurangan perputaran uang dari unsur belanja pemerintah/kementerian yang berdampak kepada perekonomian masyarakat luas,” ungkap Prof. Dr Murphin Josua Sembiring, SE., M.Si, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya.
Menurutnya, semua kementerian harus cermat memilih skala prioritas di kementeriannya agar berjalan tanpa menghambat pembangunan. “Semua kementerian perlu menerapkan strategi mitigasi yang tepat. Evaluasi menyeluruh, optimalisasi teknologi, serta kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional Asta-cita Presiden Prabowo,” paparnya.
Dilanjutkannya, efisiensi memang penting tapi tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Strategi mitigasi untuk cegah efisiensi yang potensi timbulkan krisis. “Agar pemotongan anggaran di semua kementerian tidak berdampak buruk pada perekonomian dan pelayanan publik, saya menyarankan strategi mitigasinya,” tambahnya.
Strategi mitigasi dari Prof Murphin, mengurangi anggaran hanya pada program yang tidak efektif atau memiliki dampak kecil terhadap masyarakat. “Menghentikan program dengan tingkat serapan rendah atau proyek yang bisa ditunda tanpa dampak besar,” ungkapnya.
Semua meeting dilakukan di kantor masing-masing. “Perbanyak zoom meeting/kurangi perjalanan dinas dan sebagainya. Mengoptimalkan digitalisasi dan reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik tanpa harus mengurangi tenaga kerja secara drastis,” ujar Prof Murphin.
Menurutnya, dengan meningkatkan sumber pendapatan alternatif, pemerintah dapat menggali peluang pendanaan melalui kerja sama dengan swasta, pemanfaatan aset negara, dan peningkatan efisiensi BUMN. Memastikan pemotongan anggaran tidak mengorbankan sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran. (ndi)
