Aktual.co.id – Terkait persoalan yang di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf membuka diri untuk islah terhadap konflik yang terjadi saat ini.
Hal ini disampaikan saat menghadiri silaturahmi PBNU di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang. “Saya berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan memanggil saya. Saya terharu bahwa para sesepuh masih peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” katanya dalam keterangannya
Gus Yahya mengakui mendapat kesempatan menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.
Kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan dirinya melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU… serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.
Dia mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari, juga tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.
“Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” kata dia.
Terkait dengan pernyataan bahwa pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.
“Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” kata dia.
Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.
“Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.
Gus Yahya pun menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik. (ndi/ANTARA)
